PERJANJIAN PERKAWINAN, HUKUM KAWIN HAMIL DAN STATUS ANAKNYA, KAFAAH DALAM PERNIKAHAN DAN NIKAH MUT’AH

Standar

PERJANJIAN PERKAWINAN, HUKUM KAWIN HAMIL DAN STATUS ANAKNYA, KAFAAH DALAM PERNIKAHAN DAN NIKAH MUT’AH

 

MAKALAH

Disusun Guna Memenuhi Tugas

Mata Kuliah: Fiqih Munakahat

Dosen Pengampu: Amin Farih, M. Ag

 


Di susun oleh:

Durotun Nasihah                  (103111110)

Elly Lutfiyah                         (103111111)

Himatul Aliyah                      (103111112)

 

FAKULTAS TARBIYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2012

 

PERJANJIAN PERKAWINAN, HUKUM KAWIN HAMIL DAN STATUS ANAKNYA, KAFAAH DALAM PERNIKAHAN DAN NIKAH MUT’AH

       I.            PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk saling mendapatka hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari’at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidak dan akhak Islam. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, dan untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari’at Islam.

Dalam makalah ini akan membahas masalah yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan yang di dalamnya terkait dengan masalah-masalah yang telah ditemui dalam suatu perkawinan mengenai kesepakatan yang dilakukan sewaktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan.

    II.            RUMUSAN MASALAH

  1. Apa Pengertian Perjanjian Perkawinan?
  2. Bagaimana Hukum Kawin Hamil dan Status Anaknya?
  3. Apakah Pengertian Kafa’ah dalam Perkawinan?
  4. Bagaimana Hukum Nikah Mut’ah?

 III.            PEMBAHASAN

  1. A.    Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yaitu “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari’at Islam atau hakikat perkawinan. “Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari’at Islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Jadi jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syari’at Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jka syarat tersebut bertentangan dengan syari’at Islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah).

Berdasarkan sabda Nabi SAW:

كُلٌّ شَرْطٍ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ فَهُوَبَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةُ شَرْطٍ

Segala syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah batal, sekalipun 100 kali syarat.[1]

Mengenai perjanjian perkawinan, kompilasi hukum islam memperinci sebagai berikut:

Pasal 45

  1. Taklik talak
  2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal 46

  1. Isi taklik-talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
    1. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik-talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama
    2. Perjanjian taklik-talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik-talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

  1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
  2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
  3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan  harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

  1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
  2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

  1. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
  2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak  meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

  1. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.
  2. Perjanjian perkawinan mengenai harta  dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
  3. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami-isteri tetapi terhadap pihak kertiga, pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami-isteri dalam suatu surat kabar setempat.
  4. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
  5. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.[2]

  1. B.     Hukum Kawin Hamil dan Status Anaknya
    1. 1.    Nikah Hamil

Para pakar hukum Islam  dan Ahli Hukum Fiqih berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang mengawininya itu laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil yang seperti ini tidak menyebabkan haramnya dikawini. Kebolehan wanita yang sedang hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, oleh para Ulama didasarkan kepada alasan bahwa keduanya adalah pezina. Al-Qur’an sutat an-Nuur ayat 3 menegaskan;

èpu‹ÏR#¨“9$#ur……. Ÿw !$ygßsÅ3Ztƒ žwÎ) Ab#y— ÷rr& Ô8Ύô³ãB 4 tPÌhãmur y7Ï9ºsŒ ’n?tã tûüÏZÏB÷sßJø9$# ÇÌÈ

“……………Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.” (QS. An-Nuur: 3).[3]

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dinyatakan berlakunya dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama juga membicarakan perkawinan perempuan hamil karena zina dan dinyatakan boleh. Pasal yang menyatakan kebolehan mengawini perempuan hamil itu, secara langsung juga tidak dijelaskan status anak yang lahir dari perempuan yang dulunya sudah hamil. Namun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam pasal lain menjelaskan status anak. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari suatu perkawinan yang sah.[4]

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, masalah nikah hamil dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 menyebutkan:

1)   Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

2)   Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

3)   Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kompilasi Hukum Islam nampaknya hanya mengatur perkawinan wanita hamil di luar nikah. Tidak mengatur perkawinan wanita hamil yang legal dari suami yang nikah secara sah, yang kemudian cerai atau meninggal sesuai dengan An-Nuur: 3. Abdur Rahman Ba’alawy mengatakan:

يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة

“Boleh menikahi wanita yang hamil dari zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan dan menggaulinya di waktu hamil disertai hukum makruh”. [5]

Ketentuan pada pasal 53 di atas sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 3 yang dikutip di atas, bahwa pezina perempuan tidak layak dikawinkan kecuali dengan pezina laki-laki, dan hal itu diharamkan terhadap oang-orang yang beriman.[6] Dari adanya perbedaan pendapat dalam masalah tersebut maka pendapat yang berkembang sekitar status hukum mengawini perempuan hamil karena zina adalah sebagai berikut;

1)   Abu Hanifah dan muridnya Muhammad berpendapat bahwa mengawini perempuan hamil  karena zina hukumnya adalah boleh; namun si suami tidak boleh menghamili istrinya itu sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya.

وقال الجمهور الحنفية: يجوز الزواج بلمزنى بها[7]

 Dasar kebolehannya adalah karena tidak adanya dalil yang menyatakan keharamannya, sedangkan dasar tidak bolehnya menghamili perempuan tersebut waktu hamil adalah supaya tidak menumpah air (sperma) di tanam di (rahim) orang lain yang dilarang berdasarkan hadits Nabi saw yaitu: “Menumpahkan air di tanaman orang lain dan larangan menyetubuhi perempuan hamil sampai ia melahirkan anaknya”.

2)   Abu Yusuf dari murid dan pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh menikahi perempuan hamil karena zina dan perkawinan yang dilangsungkan adalah fasid. Pengarang  Syarah Fath al-Qadir mengutip  fatwa Thahiriyah mengatakan bahwa beda pendapat di kalangan sesama Hanafiyah itu adalah

 وقال أبو يسوف وزفر: لا يجوز العقد على الحامل من الزنا, لاانّ هذا الحامل يمنع الوطء, فيمنع العقد أيضا, كما يمنع الحامل الثابت النسب, اى كما لايصحّ العقد على الحامل من غير الزنا, لا يصحّ العقد على الحامل من الزنا.[8]

bila yang mengawini perempuan zina itu adalah orang lain dan bukan laki-laki yang menyebabkannya hamil; sedangkan bila yang mengawini perempuan itu adalah laki-laki yang menghamilinya, maka kelompok ini sepakat menetapkan hukumnya boleh.

3)   Imam Malik berpendapat tidak boleh mengawini perempuan hamil karena zina dan nikah seperti itu adalah batal. Alasannya adalah

و قال الملكية : لا يجوز العقد على الزانية قبل استبرائها من الزنا بحيضات ثلاث او بمضي ثلاثة اشهر.[9]

bahwa perempuan tersebut harus menjalani masa iddah, namun tidak dengan melahirkan tetapi dengan 3 kali suci sesudah melahirkan; karena iddah melahirkan itu adalah bila yang dilahirkan dinisbahkan kepada ayahnya sedangkan anak zina tidak dinisbatkan kepada laki-laki yang menghamilinya.

4)   Imam Syafi’i berpendapat bahwa menikahi perempua hamil karena zina adalah hukumnya boleh dan boleh pula menyetubuhinya pada masa hamil itu. Alasannya ialah

وقال الشافعية : ان زنىى بامراة, لم يحرم عليه نكاحها, لقوله تعالى,(النّساء:*   24 244 àM»oY|ÁósßJø9$#ur z`ÏB Ïä!$|¡ÏiY9$# žwÎ) $tB ôMs3n=tB öNà6ãY»yJ÷ƒr&[10]

bahwa perbuatan zina itu tidak menimbulkan hukum haram terhadap yang lain. Seperti dalam Hadits Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا يحرّ م الحرم الحلا ل

        “Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal”.[11]

Kehamilan yang tidak diketahui nasabnya itu ditanggungkan kepada perbuatan zina yang mendahuluinya. Adanya kewajiban iddah atas perempuan hamil dengan melahirkan, bila anak yang lahir dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkannya lahir. Anak yang dikandunng karena zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhi ibunya; oleh karena itu tidak berlaku iddah atas perempuan hamil tersebut. Dengan demikian perempuan hamil karena zina boleh dikawini.

5)   Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat bahwa perempuan hamil karena zina harus menjalani masa iddah yaitu melahirkan anak; oleh karena itu tidak boleh dinikahi  sebelum anaknya lahir.

و قال الحنابلة: إذا زنت المرأة, لم يحل لمن يعلم ذالك نكاحها إلا بشرطين.[12]

 Dengan berpegang pada larangan Nabi “menumpahkan air di tanaman orang lain” dan “larangan menyetubuhi perempuan hamil sampai ia melahirkan anaknya”.[13]

  1. 2.    Nasab Anak

Yang dimaksud dengan “nasab” dalam bahasan ini adalah “hubungan kekerabatan secara hukum”. Kata ini diganti dari pengertian “anak sah” yang tidak terdapat dalam literatur hukum Islam atau Fiqih.  Fiqih tidak mengenal istilah “anak sah” karena bagaimana juga ia adalah karunia dan titipan dari Allah SWT. Menurut pandangan Islam anak yang lahir dari rahim seorang perempuan mempunyai hubungan nasab dengan perempuan yang mengandung dan melahirkannya itu tanpa melihat kepada cara bagaimana perempuan itu hamil, baik dalam perkawinan atau perzinaaan.

Bahasa “nasab” dianggap penting dalam Islam karena padanya terletak beberapa hubungan hukum, diantaranya hak warisan, hak kewalian; oleh karena itu nasab seorang anak perlu dijelaskan secara pasti. Kalau nasab anak kepada ibunya bersifat alamiah, maka anak kepada ayah adalah hubungan hukum; yaitu terjadinya peristiwa hukum sebelumnya dalam hal ini adalah perkawinan.[14]

Bagaimana kedudukan bayi yang dilahirkan dari kehamilan yang dihamili orang lain. Para Ulama’ sepakat menetapkan bahwa status anak tersebut adalah anak zina, dan nasabnya dihubungkan dengan ibunya. Tetapi para Ulama berbeda kepada dua pendapat dalam hal jika laki-laki yang menikahinya adalah orang yang menghamilinya. Pertama, berpendapat bahwa jika pernikahan dilakukan setelah janin itu berumur 4 bulan, maka status anak yang dikandungnya adalah anak zina, nasabnya hanya dihubungkan kepada ibu yang melahirkannya. Tetapi jika pernikahan itu dilakukan sebelum janin berumur 4 bulan, maka anak itu anak yang dianggap sah dari suami-istri tersebut. Kedua, mengatakan bahwa walaupun janin yang ada  dalam kandungan wanita itu baru berumur beberapa hari kemudian wanita itu dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka anak yang dilahirkan tetap dipandang sebagai anak zina, tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menghamilinya tadi, hal ini karena keberadaan janin itu dalam kandungan lebih dahulu daripada pernikahan dilaksanakan.[15]

  1. C.    Pengertian Kafa’ah dalam Perkawinan

Kafa’ah atau kufu’ menurut bahasa, artinya “setaraf, seimbang, atau keerasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding”. Yang dimaksud dengan kafa’ah atau kufu’ dalam perkawinan, meurut istilah Hukum Islam, yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

مُسَا وَاةُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ فِى كَمَالٍ وَخِسَّةٍ مَاعَدَا السَّلَا مَةَ مِنْ عُيُوْبِ النِّكَاِح

“Keseimbangan seorang suami dengan calon istrinya dari sisi kesempurnaan dan kekurangan sealin selamat dari cacat nikah”[16]

Jadi, tekanan dalam hal kafa’a adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa’ah diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaannyalah yang membedakannya.[17] Seperti dalam firman Allah SWT:

$pkš‰r’¯»tƒ â¨$¨Z9$# $¯RÎ) /ä3»oYø)n=yz `ÏiB 9x.sŒ 4Ós\Ré&ur öNä3»oYù=yèy_ur $\/qãèä© Ÿ@ͬ!$t7s%ur (#þqèùu‘$yètGÏ9 4 ¨bÎ) ö/ä3tBtò2r& y‰YÏã «!$# öNä39s)ø?r& 4 ¨bÎ) ©!$# îLìÎ=tã ׎Î7yz ÇÊÌÈ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

 

Melihat arti umum ayat di atas, manusia sama derajatnya di sisi Allah SWT hanya taqwalah yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain, bukan seperti bangsawan atau kebangsaan.

Namun demikian karena mempunyai keinginan yang berlainan, sehingga ada hal yang menimbulkan dorongan untuk berumah tangga yang termasuk dari Sunnah Nabi SAW dan faktor agama yang seharusnya menjadi titik beratnya, untuk mendapatkan derajat berbahagia dalam perkawinannya.[18]

Kafa’ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam rumah tangga.

Kafa’ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa’ah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulnkan problema yang berklanjutan, dan besar kemungkinan menimbulkan terjadinya perceraian oleh karena itu, boleh dibatalkan.[19]

  1. D.    Hukum Nikah Mut’ah

Nikah Mut’ah adalah perkawinan yang diniatkan dan diaqadkan untuk sementara waktu saja, dalam waktu yang tertentu saja.[20]

Nikah mut’ah pada awal Islam hukumnya adalah mubah. Dalam hadits djelaskan bahwa Nabi SAW pernah mengijinkannya pada suatu peperangan dan sahabat  dalam kondisi berat membujang (meninggalkan istri berbulan-bulan), namun kemudian ditetapkan secara pasti bahwa beliau melarang pernikahan mut’ah dan me-nasakh (menghapus) kebolehannya. Larangan ini melalui periwayatan yang mencapai tingkat mutawatir. Beliau melarang nikah mut’ah ini terjadi sampai enam kali dalam enam peristiwa untuk memperkuat penghapusan tersebut.[21]

Kemudian barulah terjadi perbedaan pendapat ‘tentang adanya riwayat yang me-nasakh-kan hukum kebolehan nikah mut’ah itu’. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat diantara para ulama’ tentang hukum nikah mut’ah tersebut atas dua pendapat: Pertama, haram secara mutlak dan Kedua, halal secara mutlak, dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Pendapat pertama, yaitu golongan yang memandang haram nikah mut’ah secara mutlak. Mereka terdiri atas kalangan sahabat yang di antaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abi Umarah al-Ansari; dan dari ulama’ Muta’akhkhirin adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan lain-lain yang selanjutnya disebut Jumhur Ulama’

Dalil yang dipegang oleh golongan ini adalah sebagai berikut:

  1. Dalil Al-Qur’an

Firman Allah dalam surat al-mukminun ayat 5 dan 6:

tûïÏ%©!$#ur öNèd öNÎgÅ_rãàÿÏ9 tbqÝàÏÿ»ym ÇÎÈ žwÎ) #’n?tã öNÎgÅ_ºurø—r& ÷rr& $tB ôMs3n=tB öNåkß]»yJ÷ƒr& öNåk¨XÎ*sù çŽöxî šúüÏBqè=tB ÇÏÈ

 “Dan diantara sifat orang mukmin itu mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap istri atau jariah mereka, maka mereka tidak mendapat cercaan tuhan”. (QS. Al-Mukminun (23) : 6-7).

Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau jariah. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut’ah tidak berfungsi sebagai istri atau sebagai jariah. Ia bukan jariah, karena akad mut’ah bukan akad jual beli. Ia tidak berfungsi sebagai istri karena akad mut’ah bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut:

1)      Tidak saling mewarisi, sedangkan akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan.

2)      Iddah mut’ah tidak seperti iddah nikah biasa.

3)      Dengan akad nikah menjadi kuranglah hak seorang dalam hubungannya beristri empat, sedangkan tidak demikian halnya dengan Mut’ah.

4)      Dengan melakukan Mut’ah, seseorang tidak dianggap menjadi muhsan, karena wanita yang diambil dengan jalan mut’ah tidak berfungsi sebagai istri, sebab mut’ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri dan tidak pula berstatus sebagai jariah.[22]

  1. Dalil Sunnah

Hadits yang menunjukkan kebolehan mut’ah telah di-naskh-kan, yaitu antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Sabrah al-juhani dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

يَااَيُّهَاالنَّاسُ, اِنِّيْ قَدْكُنْتُ اَذِنْتَ لَكُمْ فِى الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَاِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَالِكَ اِلَى يَوْ مِ اْلقِيَامَةِ, فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهُ وَلاَ تَاءْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْ هُنَّ شَيْىاءً

“wahai sahabatku sekalian, aku pernah memblehkan kamu melakukan mut’ah dan ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan mut’ah itu sampai hari kiamat. Karena itu, barang siapa yang ada oadanya wanita yang diambilnya dengan jalan mut’ah, hemdaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka”.

 

  1. Pendapat kedua, yaitu golongan yang memandang halalnya nikah Mut’ah secara halal. Golongan ini terdiri atas golongan sahabat, diantaranya: Asma’ binti abu Bakar As-Shiddiq, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Mu’awiyah, ‘Amr bin Hurais, Abu Sa’id Al-Khudri, Salamah dan Ma’bad. Dari Tabi’in: Tawus, Ata’, Sa’id bin Jubair dan seluruh Ulama’ Fiqh Mekkah serta golongan Syi’ah Imamiyah.

Dalil yang digunakan golongan Syi’ah Imamiyah tentang bolehnya nikah Mut’ah.

  1. Dalil Al-Qur’an

 $yJsù Läê÷ètGôJtGó™$# ¾ÏmÎ/ £`åk÷]ÏB £`èdqè?$t«sù  Æèdu‘qã_é& ZpŸÒƒÌsù

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).” (Q.S An-Nisa’: 24)

 

Ayat di atas menjelaskan tentang halalnya nikah Mut’ah dengan kewajiban memberi materi kepada wanita sebagai imbalan bersenang-senang. Dan upah di sini bukanlah mahar.[23]

  1. Dalil Sunnah

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir yang berbunyi sebagai berikut:

كُنَّانَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيْقِ عَلَى عَهْدِرَسُوْلِ اللهِ

“Kami pernah melakukan nikah mut’ah dengan maskawinnya berupa kurma dan gandum pada masa Rasulullah SAW.”[24]

Menurut golongan Syi’ah nikah mut’ah diperbolehkan pada masa awal Islam tidak didapatkan dalil yang me-nasakh-kannya.[25]

 

 IV.            ANALISIS

Dari makalah di atas dapat diambil analisis bahwa dalam masa sekarang ini perjanjian perkawinan dan kafa’ah perkawinan masih berkembang di masyarakat, walaupun perjanjian perkawinan dan kafa’ah perkawinan bukan merupakan inti dari sesuatu perkawinan terlaksana, namun berada di luar syarat sahnya perkawinan, tetapi kadang perjanjian dan kafa’ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam rumah tangga, maka harus  didasarkan pada kesepakatan antara suami istri. Sedangkan dalam hal hukum kawin hamil dan status anak, serta kawin mut’ah masih saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama’, namun kesemuanya itu yang paling penting harus di dasarkan atau bersumber dan kembali pada hukum syara’ yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits.

    V.            KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan yaitu “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang mengawininya itu laki-laki yang menghamilinya, sebab tidak menyebabkan haramnya dikawini. Kebolehan wanita yang sedang hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, oleh para Ulama didasarkan kepada alasan bahwa keduanya adalah pezina sedang kedudukan bayi yang dilahirkan dari kehamilan yang dihamili orang lain. Para Ulama’ sepakat menetapkan bahwa status anak tersebut adalah anak zina, dan nasabnya dihubungkan dengan ibunya.

kafa’ah atau kufu’ dalam perkawinan, yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Nikah Mut’ah adalah perkawinan yang diniatkan dan di aqadkan untuk sementara waktu saja, dalam waktu yang tertentu saja.

 VI.            PENUTUP

Demikianlah makalah ini kami buat, kami menyadari dalam pembuatan makalah ini banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat kami nanti-nantikan demi perbaikan makalah selanjutnya. Semoga makalah ini bermanfaat. Amiiiin

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bujairimi, Sulaiman, Hasyiah Al-Bujairimi, ,cet. 3, Lebanon: Dar Al-Fikr, 2005

Al-Khathib, Yahya Abdurrahman, Fiqih Wanita Hamil, cet. IV, Jakarta: Qisthi Press, 2009

Aulia, Tim Redaksi Nuansa, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2008

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, Jakarta: Amzah, 2009

Ba’alawy, Abdur Rahman, Bughiyatul Mustarsyidiin, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009

Daradjat, Zakiyah, Ilmu Fiqih, Jilid II , Jakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995

Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008

Hosen, Ibrahim, Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

M. Ansyari, Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Syarifuddin dkk, Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, cet. I, Jakarta: Ciputat Pers, 2002

Zuhaily, Wahbah, Al- Fiqhu Al-Islamiyy Wa Adilatuhu, Damaskus: Darul Fikr, 2008

 


[1] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119-120

[2] Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 14-16

[3] M. Ansyari , Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. I,  hlm. 58-59

[4]  Syarifuddin dkk, Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Cet. I, hlm. 192-193

[5]Abdur Rahman Ba’alawy, Bughiyatul Mustarsyidiin, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 249

[6]  M. Ansyari MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, hlm. 60-61

[7]Wahbah Zuhaily, Al- Fiqhu Al-Islamiyy Wa Adilatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, 2008),  hlm. 154

[8]Wahbah Zuhaily, Al- Fiqhu Al-Islamiyy Wa Adilatuhu,hlm. 155

[9]Wahbah Zuhaily, Al- Fiqhu Al-Islamiyy Wa Adilatuhu, hlm. 156

[10]Wahbah Zuhaily, Al- Fiqhu Al-Islamiyy Wa Adilatuhu,hlm. 156

[11] Yahya Abdurrahman al-Khathib, Fiqih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), Cet. IV, hlm. 89

[12]Wahbah Zuhaily, Al- Fiqhu Al-Islamiyy Wa Adilatuhu, hlm. 156

[13] Syarifuddin dkk, Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, hlm. 196-197

[14] Syarifuddin dkk, Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia,hlm. 198-199

[15]  M. Ansyari MK, Hukum Perkawinan di Indonesia. hlm. 60

[16]  Sulaiman Al-Bujairimi, Hasyiah Al-Bujairimi, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2005),cet. 3, hlm. 539

[17] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat,hlm. 96-97

[18] Zakiyah Daradjat, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995), Jilid II, hlm. 79-80

[19] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat,hlm. 97

[20] Zakiyah Daradjat, Ilmu Fiqih, Jilid II, hlm. 98

[21] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul wahhabSayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 81

[22] Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 277-278

[23] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, hlm. 84

[24] Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan, hlm. 281

[25] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, hlm, 281

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s