MENGGANTI TANAH WAQAF TIDAK SESUAI DENGAN WAKIF DAN MENGGANTI FUNGSI MASJID

Standar

MENGGANTI TANAH WAQAF TIDAK SESUAI DENGAN WAKIF DAN MENGGANTI FUNGSI MASJID

Makalah

Disusun guna memenuhi tugas

Mata Kuliah : Masailul Fiqhiyah Haditsah

Dosen pengampu : Amin Farikh, Mag

Disusun Oleh:

Amri Khan                 (103111109)

Ninik Sri H                 (083111103)

FAKULTAS TARBIYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2010

 

 

MENGGANTI TANAH WAQAF

TIDAK SESUAI DENGAN WAKIF YANG MENGGANTI FUNGSI MASJID

  1. I.                   PENDAHULUAN

Segala tindakan manusia, baik ucapan maupun perbuatan didalam ibadah dan muamalah secara pidana ataupun perdata, yang terjadi di dalam aqad dan tasharuf (pengelolaan) menurut syariah keseluruhan didalamnya terdapat aspek hukum yang ditulis dalam Al-Quran dan diperjelas lagi secara rinci dalam As-Sunnah. Oleh karena itu disini tugas bagi tokoh agama, lembaga, maupun pemerintahan untuk mengarahkan pemahaman keagamaan kepada manusia sebagai jawaban atas tantangan dunia dan permasalahan yang kian kompleks. Salah satunya disini adalah  “wakaf” maka dari itu didalam makalah ini akan dijelaskan sedikit mengenai mengganti tanah wakaf tidak sesuai dengan ketentuan wakif serta mengganti fungsi masjid.

  1. II.                RUMUSAN MASALAH
  2. Bagaimana hukum merubah wakaf atau menjualnya?
  3. Bagaimana hukum merubah fungsi masjid?
  1. III.             PEMBAHASAN
  2. A.    Mengganti Tanah Wakaf Tidak Sesuai Ketentuan Wakif.

Adapun seseorang belum dikatakan sempurna apabila orang tersebut belum menafkahkan sebagian harta yang dicintainya. Firman Allah dalam Surat Al-Imron ayat: 92

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna ) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnyna Allah maha mengetahuinya (Q.S. 3:92).

Berkenan dalil diatas, wakaf meliputi rukun[1] yang terdiri dari

  • Wakif (orang yang berwakaf)
  • Mauquf  (harta yang diwakafkan)
  • Shighat Wakaf (perkataan dalam wakaf)

Mengenai syaratnya-syarat[2] agar wakaf menjadi syah diantaranya

  1. Bersifat selama lamanya maka tidak syah apabila dibatasi dengan waktu tertentu.
  2. Wakaf tidak boleh dicabut, artinya wakaf itu syah, maka pernyataan tidak boleh di cabut.
  3.  Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan, baik orang badan hukum / negara.
  4. Wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf.

Akan tetapi apabila melihat keadaan sekarang, banyak sekali persoalan perseoalan yang timbul dari wakaf diantaranya merubah wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan si wakif, yang tujuan dari yang menjadi persoalan dilarang dan dibolehkannya. Dalam memanfaatkan benda wakaf dalam syariat bagaimana. Dalam memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedangkan benda asalnya atau pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Diperjelas dalam hadis yang diwirayatkan oleh Umar

Artinya : Dari Ibnu Umar RA bahwasanya Umar bin Khotob mendapat bagian sebidang tanah kebun di khibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. Untuk meminta nasehat tentang harta itu berkata ia berkata: ya rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah dikhaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian umar melanjutkan shadaqoh, Tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata ibnu umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat bukak beliau, sabilillah, ibnu sabil dan tamu, dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).

Dalam kitab Fathul Mu’in

Artinya: Barang wakaf tidak boleh dijual walaupun rusak.

 

  1. 1.      Wakaf Ditinjau Dari Keabadian Benda

Ditinjau dari keabadian benda wakaf itu sendiri para ulama madzhab, terkecuali maliki.[3]  Wakaf itu benar-benar terjadi kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama lamanya dan terus menerus maka wakaf disini disebut juga shadaqah jariyah.

Apabila wakaf disini disebut juga shodaqoh jariyah. Apabila wakaf itu dibatasi dengan jangka waktu tertentu semisal si wakif mengatakan “Saya wakafkan barang ini untuk waktu 10 Tahun, apabila saya membutuhkannya, atau dengan syarat bisa saya tarik kembali kapan saja saya mau”.

Dari redaksi itu ulama’ Imamiyah mengatakan pembatasan seperti itu menyebabkan wakaf tersebut batal, tetapi habsnya sah, sepanjang orang yang melakukannya/wakif  memaksudkan itu sebagai hasab, sedangkan bila ia memaksudkan itu sebagai hasab, sedangkan bila ia memaksudkan sebagai wakaf. Maka batallah wakaf dan hasabnya sekaligus.

Yang dimaksud dengan “sah menjadi hasab” adalah penggunaan barang tersebut sesuai dengan kehendak pemilik barang berlangsung selama masa yang ditentukan pemiliknya, sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula. Betapapun juga, hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan “berlaku selamanya dan terus menerus” dalam wakaf syaikh abu zahrah menisbat Pendapat kepada imamiyah bahwa wakaf dilakukan untuk selamanya dan untuk waktu tak terbatas[4].

  1. 2.       

Sebagaimana telah dijelaskan, waqaf itu hanya untuk diambil manfaatnya, barang asalnya tetap. Tetapi tidak boleh dijual, diwariskan atau dihibahkan, namun ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut seperti menjual, merubah bentuk atau sifat, menukar dengan benda lain dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu diantaranya:

  1. Bila barang wakaf tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat dengan tujuan pewakafnya, misalnya pohon yang sudah layu yang tidak mungkin  lagi bisa dimanfaatkan kecuali untuk dibakar atau binatang yang bila disembelih tidak bisa dimanfaatkan terkecuali dimakan. Tidak syak bahwa hal-hal seperti diatas merupakan penyebab diperbolehkannya menjual wakaf.
  2. Barang wakaf tersebut dalam keadaan rusak, misalnya rumah yang ambruk atau kebun yang minim hasilnya dan boleh dikatakan tidak ada sama sekali
  3. Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjual itu, maka boleh dijual.
  4. Apabila pewakaf mensyaratkkan, bahwa bila, bila para penerima wakaf sengketa, atau barang wakaf tersebiut sedikit hasilnya hendaknya barang wakaf itu dijual atau mensyaratkan hal-hal dan tidak pula mengharamkan yang halal, maka persyaratan tersebut harus didikuti.
  5. Apabila terjadi persengketaan diantara para pengurus wakaf yang dikhawatirkan bakal menimbulkan korban jiwa atau harta dan tidak mungkin diselesaikan kecuali dengan menjual barang wakaf tersebut, maka barang wakaf tersebut boleh dijual.
  6. Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan, maka boleh dijual.
  7. Menurut pendapat para ulama dalam menjual harta wakaf ibnu taimiyah mengatakan “sesungguhnya asal pokok wakaf itu sendiri adalah tujuan untuk kemaslahatan”.[5] Yang diperkuat dengan dalil-dalil Al-qur’an sebagai berikut.

Nabi syuaib berkata, “Aku tidak bermaksud kecuali (datangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan (Q.S hud: 88)”

Maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati,” (Al-A’rof:35)

  1. B.     Mengganti Fungsi Masjid

Masjid merupakan suatu bangunan suci yang fungisnya untuk beribadah, dan lazimnya masjid-masjid mempunyai barang-barang wakaf lainnya, seperti toko, rumah, berbagai tanaman atau sebidang tanah, yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan dan kebutuhan masjid, serta upah bagi penjaganya.[6]

Jelas sekali bahwa barang-barang wakaf seperti itu tidak dapat diperlakukan sama dengan masjid, serta upah bagi penjaganya. Jelas sekali bahwa barang-barang wakaf seperti itu idak dapat diperlakukan sama dengan masjid, yaitu dari segi penghormatan terhadapnya atau keutamaan shalat didalamnya, karena adanya perbedaan antara sesuatu dengan harta dan milik sesuatu yang menyertainya.

Akan tetapi dengan adanya realita pengalihfungsian dari masjid ke pom bensin atau drai masjid menjadi mini market, bagaimana hukum hal tersebut.[7] Dalam kalangan madzhab-madzhab islam, masjid mempunyai hukum tersendiri, itu sebabnya mereka, kecuali hambali, sepakat tentang ketidakbolehan menjual masjid dalam bentuk apapun, bahkan seandainya masjid tersebut rusak atau orang-orang yang bertempat tinggal disekitar masjid telah pindah ke tempat dan yang lewat situ sudah tidak ada lagi yang menyebabkan orang yang sholat di masjid itu sudah tidak ada lagi.

Dalam kondisi apapun, seperti apapun masjid tidak boleh diubah atau diganti. Mereka beralasan, bahwa wakaf berupa masjid berarti memutuskan hubungan antara masjid itu dengan Allah SWT. Itu sebabnya, maka ada yang menyebutnya dengan pelepasan atau pembebasan hak milik. Artinya, sebelum diwakafkan masjid itu terikat, kemudian menjadi bebas dari semua ikatan. Lantas, kalau dikatakan masjid itu tidak ada pemiliknya, bagaimana mungkin msajid tersebut bisa dijual, sedangkan barang jual beli hanya boleh dilakukan pada barang-barang yang dimiliki boleh dilakukan pada barang-barang yang dimiliki . Tapi imam hambali berpendapat sejalan dengan pendapat Sayyid khazim yang bermadzhab imamiyah ketika beliau mengatakan dalam mulhaqot Al-urwah tentang tidak adanya perbedaan antara masjid dengan benda-benda wakaf lainnya bahwa, kerusakan yang terjadi pada barang wakaf selain masjid yang menyebabkan barang tersebut boleh dijual, beralaku pada masjid, tidak menyebabkan  terlarangnya menjual barang wakaf tersebut, sepanjang barang tersebut memiliki sifat sebagai harta.

Ketidakbolehan memilikinya melalui jual beli, tetapi boleh melalui penguasaan. Yang mendasari pendapat faqih besar imamiyah ini yang tidak membedakan antara masjid dan barang wakaf lain ialah sesungguhnya orang yang membolehkan menjual barang wakaf selain masjid yang rusak ialah karena kerusakan menafikan tujuan dari wakaf, atau menafikan sifat yang karena itulah pewakaf menjadikannya sebagai obyek atau pengikat bagi wakaf. Misalnya seseorang mewakafkan sebidang kebun, itu karena ia adalah kaebun, bukankarena ia adalah tanah. Hal ini berlaku pula pada masjid. Sebab, shalat didalam masjid itu merupakan pengikat  (qoyd) bagi pewakafannya . jadi ketika pengikat tersebut tidak ada, maka hilang pula sifat wakaf itu. Atau hilanglah sifat kemasjidan yang merupakanpengikat wakaf itu. Dalam keadaan seperti ini, berlakulah hal-hal yang berlaku pada benda wakaf non masjid lainnya, dalam bentuk boleh dimiliki lantaran adanya sebab untuk itu, misalnya penguasaan.

  1. KESIMPULAN

Jadi merubah barang wakaf boleh hukumnya, apabila tujuan dari kemaslahatan wakaf tersebut sudah tidak dapat berfungsi lagi. Kecuali dengan penjualan atau perubahan wakaf tersebut kemaslahatan atau tujuan wakaf dapat diperoleh kembali. Sedangkan merubah bentuk masjid ataupun menjualnya hukumnya tidak boleh; boleh menguasainya akan tetapi tidak boleh dimiliki, kepemilikan kembali kepada maslahat atau tujuan semula fungsi Masjid.

  1. V.                PENUTUP

Demikian makalah ini saya sampaikan, apabila ada kekurangan saya mohon bimbingan konstruktif dari bapak dosen. Penulis menyadari bahwa, makalah ini banyak kekurangan oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik  dan saran pembangun dari pembaca. semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca amin.

DAFTAR PUSTAKA

  • As’ad, Aly, Terjemah Fathul Mu’in, Jilid 2, Kudus: Menara Kudus, tahun 1979
  • Depag RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006
  • Huzaimah, Masaliul Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer, 2010, dikutip dari www. IIBN Indonesiadl.net/ddl-stain/gdl.php
  • Mugniyah,  Muhammad Jawad, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera, 2001
  •  Rasyid, Sulaiman, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensido Bandung, 1971

 


[1] Prof. Dr. Huzaimah, Masaliul Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer, 2010, dikutip dari www. IIBN Indonesiadl.net/ddl-stain/gdl.php

[2] H.Aly As’ad, Terjemah Fathul Mu’in,  Jilid 2 (Kudus: Menara Kudus tahun 1979) hal. 370

[3] Depag RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2006),  hal. 4-5

[4]  Ibid; hal.6-7

[5] Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar baru Algensido Bandung , 1971)

[6] Depag RI, Paradigma Baru Wakaf Indonesia (Jakarta: Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2006) hal.10-11

[7] Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Madzhab (Jakarta:Lentera 2001) hal.666-667

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s