MAKELAR DAN AKAD BAGI HASIL

Standar

MAKELAR DAN AKAD BAGI HASIL

MAKALAH

Disusun Guna Memenuhi Tugas

Mata Kuliah: Masail al-Fiqhiyyah Haditsah

Dosen Pengampu: Amin Farih, M. Ag

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh:

Muhammad Kholid Mawardi                  (103111127)

 

AmriKhan                                              (103111109)

 

FAKULTAS TARBIYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2011

MAKELAR DAN AKAD BAGI HASIL

  1. PENDAHULUAN

Dalam hal jual beli terkadang penjual atau pembeli kurang memahami akan apa yang dujual belikan untuk itu perlu adanya perantara diantara keduanya. Dengan adanya perantara sehingga mempermudahakan dalam akad jual beli, namun perantara tersebut harus sesuai dengan syariat islam. Bagaimana perantara yang sesuai dengan syariat islam?.

Selain masalah perantara dalam jual beli, Kerja sama dalam bidang perkebunan atau agrobisnis perlu diluruskan kembali sesuai syariat. Sudah lama Kerja sama perkebunan dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sudah banyak hasil panen yang dihasilkan dari kerja sama itu. Banyaknya hasil panen tersebut disebabkan karena kegunaan buah pada saat ini bisa dikatakan multi fungsi. Pada asalnya, buah hanya menjadi makanan murni yang bisa dinikmati apa adanya, namun buah saat ini juga biasa digunakan sebagai campuran minuman atau selainnya.

Namun, berdasarkan kebiasaan yang berlaku, akad yang dilakukan oleh pemilik kebun dan tukang kebun adalah akad kontrak kerja, dalam artian tukang kebun merawat kebun tersebut dengan upah bulanan atau mingguan yang sudah ditentukan. Jarang sekali bahkan sulit sekali ditemukan kerja sama antara pemilik kebun dan tukang kebun menggunakan sistem bagi hasil. Sistem upah atau kontrak kerja yang biasa dilakukan tersebut telah berlaku turun temurun sampai sekarang.

Padahal jika kembali kepada ajaran Islam, kerja sama perkebunan yang dianjurkan adalah kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil.

  1. RUMUSAN MASALAH
    1. Apa pengertian Makelar?
    2. Bagaimana hukum makelar menurut islam?
    3. Apa pengertian muzara’ah dan landasan hukumnya?
    4. Bagaimana Pandangan Ulama terhadap hukum Muzaraah?
    5. Apa yang tidak boleh dilakukan dalam muzara’ah?
    6. Apa pengertian musaqah?
    7. Bagaimana pendapat para ulama dan landasan hukum tentang musaqah?
    8. Bagaimana syarat dan rukun musaqah, relevansinya dengan perekonomian modern?
  2. PEMBAHASAN
    1. Pengertian Makelar (Samsarah)

Makelar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perantara dalam bidang jual beli. Makelar berasal dari bahasa arab, yaitu samsarah yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

Makelar dalam kitab-kitab fiqhi terdahulu disebut dengan istilah “samsarah” atau “simsarah”.

Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung  resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut resiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.[1]

  1. Hukum makelar dalam Islam

Pekerjaan makelar menurut pandangan islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang atau jasa, misalnya rumah atau suatu pekerjaan seperti pelayan, jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya dengan imbalan.

Karena pekerjaan makelar termasuk ijarah, maka untuk sahnya pekerjaan makelar ini, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

  1. Persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 29

Allah Swt berfirman:

$yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw (#þqè=à2ù’s? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& šcqä3s? ¸ot»pgÏB `tã <Ú#ts? öNä3ZÏiB 4 Ÿwur (#þqè=çFø)s? öNä3|¡àÿRr& 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3Î/ $VJŠÏmu‘ ÇËÒÈ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’ : 29).

  1. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan
  2. Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram.[2]

Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram maupun yang syubhat. Imbalan berhak diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuh akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya, karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan. Sesuai dengan hadist Nabi:

اعطواالأجيراجره قبل ا ن يجف عرقه

Artinya : Berilah kepada pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya (Hadist riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Uma, Abu Ya’la dari Abu Hurairah dan Al thabrani dari Anas).[3]

Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada makelar adalah menurut perjanjian sebagaimana Al Qur’an surat Al Maidah ayat 1

Allah Swt berfirman :

$yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qèù÷rr& ϊqà)ãèø9$$Î/ 4……..  ÇÊÈ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.(Qs. Al-Maidah :1)

Menurut Dr. Hamzah Ya’kub bahwa antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang di peroleh pihak makelar. Boleh dalam bentuk prosentase dari penjualan, dan juga boleh mengambil dari kelebihan harga yang di tentukan oleh pemilik barang.[4]

Adapun sebab-sebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan oleh islam yaitu:

  1. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli.
  2. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual.[5]

Imam Bhukori berkata : “Ibnu Sirin, Artha, Ibrahim dan Hasan memandang bahwa simsar itu boleh”.

Ibnu Abbas berkata: “Tidak mengapa orang yang mempunyai barang berkata: “Juallah barang ini dengan harga sekian lebihnya untukmu”.

Ibnu Sirin berkata: “apabila seseorang kamu berkata Juallah barang ini sekian keuntungnya untukmu dan untukku’, maka tidaklah mengapa.”

Sejalan dengan pandangan fuqaha tersebut apabila kita kembali kepada aturan pokok, maka pekerjaan makelar itu tidak terlarang (mubah) karena tidak ada nash yang melarang.[6]

  1. Pengertian Muzara’ah dan landasan hukum

Secara etimologi, mujara’ah (المزارعه) adalah wajan dari kata مفاعلة dari kata الزرع yang sama artinya dengan الاءنبات (menumbuhkan).[7] Menurut terminologi muzara’ah ialah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan atau fifty—fiifty untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.

Landasan hukum yang biasa dipakai jumhur ulama tentang muzaraaah yaitu sabda Nabi:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَاَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْزَرْعٍ)رواه مسلم(

Artinya:
Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mujara’ah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridaan diantara keduanya. Ulama’ hanabilah berpendapat bahwa mujara’ah dan musaqah tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul.

  1. Pandangan Ulama terhadap hukum Muzaraah

Hadits di atas yang dijadikan pijakan ulama untuk menuaikan kebolehan dan katidakbolehan melakukan muzara’ah dan mukhabarah. Setengah ulama melarang paroan tanah ataupun ladang beralasan pada Hadits yang diriwayatkan oleh bukhari tersebut di atas.

Ulama yang lain berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan muzara’ah ataupun mukhabarah. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Mundzir, dan Khatabbi, mereka mengambil alsan Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas.

Adapun Hadits yang melarang tadi maksudnya hanya apabila ditentukan penghasilan dari sebagian tanah, mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu, mereka memarohkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur keadaan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Hadits yang melarang itu, karena pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Juga pendapat ini dikuatkan orang banyak.

  1. Yang tidak boleh dilakukan dalam muzara’ah

Berkata Syaikh Abdul Azhim Al Badawi: “Dan tidak boleh muzaraah dengan syarat sebidang tanah ini untuk pemilik tanah dan sebidang tanah yang ini untuk penggarap.”

Dalam penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sini, dan penggarap mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bisa jadi bagian tanaman dari tanah sebelah sini yaitu untuk pemilik tanah bagus dan bagian tanaman penggarap gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini yang terjadi maka terjadi salah satu pihak dirugikan. Padahal muzara’ah termasuk dari kerjasama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama.

Ataupun bisa terjadi pemilik tanah memilih bagiannya dari tanah yang dekat dengan saluran air, tanah yang subur, sementara yang penggarap mendapat sisanya. Inipun tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakadilan, kezhaliman dan ketidakjelasan. Tetapi dalam dalam muzaraah harus disepakati pembagian dari hasil tanah tersebut secara keseluruhan. Misalnya pemilik tanah mendapatkan bagian separuh dari hasil tanah dan penggarap mendapat setengah bagian juga, kemudian setelah ditanami dan dipanen ternyata rugi maka hasilnya dibagi dua, begitu juga bila hasilnya untung maka harus dibagi dua.

  1. Pengertian Musaqah

Secara etimologi, Musaqah berasal dari bahasa Arab, fi’il madli-nya adalah saqa yang artinya mengalirkan, karena mengikuti wazan mufa’alah maka kalimat saqa juga berubah menjadi musaqah.

Adapun menurut terminologi islam, antara lain :

معا قدة دفعالاشجارالى من يعمل فيها على انّ الثّمرة بينهما

Suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagii diantara keduanya.[8]

  1. Pendapat para ulama dan landasan hukum musaqah
    1. Pendapat yang membolehkan.

Ibnu Rusyd dalam Bidayatul mujtahid-nya menuliskan, Jumhur ulama-yakni imam Malik, ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan (dua orang terakhir ini adalah pengikut Abu Hanifah) serta Ahmad dan Dawud-memegang kebolehan bagi hasil. Menurut mereka, bagi hasil ini dikecualikan dari sebuah hadits yang melarang menjual sesuatu yang belum terjadi dan sewa-menyewa yang tidak jelas.[9]

Mereka berpegangan pada hadits shaahih dari Ibnu Umar r.a yang berbunyi:
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع ال يهود خيبر نخل خيبر وارضنا على ان يعملوها من اموالهم ولرسولله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها (اخرجه البخاري ومسلم(

“Rasulullah menyerahkan kepada orang-orang yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah khaibar dengaan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka, dan bagi Rasulullah adalah separuh dari buahnya” (HR. Bukhari-Muslim)
Dalam satu riwayat juga disebutkan:

انه صلى الله عليه وسلم سا قاهم على نصف ما تخرجه الرض والثمرة (اخرجه البخاري ومسلم)

“Rasulullah saw. Mengadakan transaksi muusaqah dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separuh dari hasil tanah dan buah”(HR. Bukhari-Muslim).

 

Menurut Imam Malik bahwa masaqah dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka, dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.
Menurut Madzhab Hambali, musaqah diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab al-mughni, Imam malik berkata; musaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram. Menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi, dapat di-musaqah-kan, seperti tebu.

Ulama-ulama fiqh kontemporer juga mengikuti pendapat ini, di antaranya adalah Wahbah az-Zuhaili (pengarang Fiqh al-Mu’amalah al-Muashirah), Sayyid Sabiq (pengarang fiqh as-Sunnah), dan Afzalur Rahman (pengarang Economic Doctrines of Islam). Di Indonesia, ulama sepakat atas kebolehan musaqah.

  1. Pendapat yang tidak membolehkan.

Ibnu Rusyd juga menuliskan, menurut Abu Hanifah dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya, Musaqah itu tidak diperbolehkan sama sekali. Dasarnya ialah bahwa hadits-hadits yang dipakai sebagai hujjah oleh jumhur ulama yang membolehkan, itu bertentangan dengan aturan-aturan pokok, disamping karena hadits tersebut merupakan keputusan terhadap orang-orang yahudi. Boleh jadi, pengakuan Nabi saw. terhadap orang yahudi itu karena mereka dianggap sebagai hamba dan mungkin pula sebagai warga negara dzimmi (kafir warga negara islam). Hanya saja, jika mereka itu dianggap sebgai warga negara dzimmi, maka anggaan ini berlawanan dengan aturan-aturan pokok, karena yang demikian itu berarti menjual sesuatu yang belum terjadi.
Abu Hanifah juga berpendapat bahwa bagaimanapun juga hal tersebut tidak dapat dipandang halal, karena ada kemungkinan bentuk pembagian hasil hasil kebun yang populer saat itu mengandung sifat-sifat yang sama sehingga mengganggu hak-hak salah satu dari kedua belah pihak atau mendorong timbulnya perselisihan. Beliau memandang bahwa kejahatan-kejahatan seperti inilah yang membuat sistem tersebut terlarang.[10]

Jika dikaji lebih lanjut, Abu Hanifah memang pada awalanya sudah mengharamkan akad muzara’ah. Lebih dari itu, beliau dan pengikutnya menyamakan musaqah dan muzara’ah karena Illat yang paling mempengaruhi terhadap pendapat mereka ialah hasil dari akad ini belum ada ( المعدوم) dan tidak jelas (الجهالة) ukurannya sehingga keuntungan yang dibagi sejak semula tidak jelas. Landasan hadits yang digunakan Abu hanifah adalah :

من كانت له ارض فليزرعها ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى (متفق عليه)

“ barangsiapa yang memiliki tanah hendaklah mengelolanya, tidak boleh menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat, dan tidak pula dengan memakan yang ditentukan”.

  1. Syarat dan Rukun Musaqah

Syarat musaqah sebenarnya tidak berbeda dengan persyaratan yang ada dalam mujara’ah. Hanya saja, pada musaqah tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun serta ketetapan waktu.

Beberapa syarat yang ada dalam mujara’ah dan dapat diterapkan dalam musaqah adalah :

  1. Ahli dalam akad
  2. Menjelaskan bagian penggarap
  3. Membebaskan pemilik dari pohon
  4. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad
  5. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun musyaqah adalah ijab dan qabul, seperti pada mujara’ah. Adapun yang bekerja adalah penggarap saja, tidak seperti dalam mujara’ah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ijab-qabul tidak cukup hanya dengan pekerjaan, tetapi harus dengan lafadz. Menurut Ulama Hanabilah, qabul dalam musyaqah, seperti dalam muzara’ah yang tidak memerlukan lafadz, cukup dengan menggarapnya. Sedangkan ulama Syafi’iyah mensyaratkan dalam qabul dengan lafadz (ucapan) dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan umum.[11]

Jumhur Ulama menetapkan bahwa rukun musyaqah ada lima, yaitu berikut ini.

a)      Dua orang yang akad (al-aqidani)

Al-aqidani disyaratkan harus baligh dan berakal

b)      Objek musyaqah

Objek musyaqah menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan musyaqah atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musyaqah adalah tumbuh-tumbuhan, seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap di tanah, seperti anggur, kurma yang berbuah, dan lain-lain, dengan dua syarat:

  1. Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjualbelikan
  2. Akad ditentukan dengan waktu tertentu

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa musyaqah dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa musyaqah hanya dapat dilakukan pada kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar, sedangkan anggur hampir sama hukumnya dengan kurma bila ditinjau dari segi wajib zakatnya. Akan tetapi, madzhab qadim membolehkan semua jenis pepohonan

c)      Buah

Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak

d)     Pekerjaan

Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah.

Ulama Hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam muzara’ah maupun musyaqah sebab Rasulullah saw pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang khaibar.

e)      Sighat

Menurut Ulama Syafi’iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad musyaqah sebab berlainan akad. Adapun Ulama Hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya.[12]

Relevansi Musaqah dalam Perekonomian Modern.

Musaqah seperti yang sudah dibahas sebelumnya merupakan akad kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan.

Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, musaqah merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.  Syafi’I Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik menuliskan, ada lima prinsip dasar dalam perbankan syariah. Yaitu: prinsip titipan atau simpanan (depeosito/ al-wadi’ah), jual beli (sale and purchase), sewa (operational lease and financial lease), jasa (fee-based services), dan bagi hasil (profit sharing).

Dalam prinsip dasar yang disebutkan terakhir (bagi hasil) ini, terdapat musyarakah, mudharabah, muzara’ah, dan yang terakhir adalah yang dibahas dalam makalah ini, yaitu musaqah (plantantion management fee based on certaain portion of yield). Dalam konteks ini, lembaga keuangan islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen kebun.

Dari semua pendapat ulama mengenai objek musaqah, tentunya yang lebih relevan adalah pendapat yang memboilehkan musaqah untuk semua tanaman atau pepohonan baik yaang berbuah ataupun tidak seperti sayur-sayuran. Hal ini dikarenakan jika melihat pendapat ulama yang membolehkan musaqah hanya sebatas pada kurma dan anggur, maka hal ini akan menyia-nyiakan tanaman yang lain yang juga mempunyai banyak manfaat. Apalagi, tidak semua pemilik kebun yang bisa menggarap kebunnnya sendiri. Disamping itu, banyak juga orang yang mempunyai skill untuk merawat kebun akan tetapi tidak memilki kebun. Dari sinilah, hubungan antara pemilik kebun dan tukang kebun saling melengkapi.

Contoh konkritnya diperbankan adalah ketika seorang nasabah bekerja sama dengan bank yang mengembangkan dananya melalui sektor riil semacam agrobisnis dan perkebunan. Dalam hal ini, bank mencari seseorang atau beberapa pekerja yang dijadikan sebagai tukang kebun yang bertugas merawat, menjaga, dan yang paling inti adalah menyirami kebun tersebut. Ketika kebun tersebut sudak berbuah, maka bank dan tukang kebun berbagi hasil sesuai dengan prosentase yang sudah ditentukan pada awal akad.[13]

  1. ANALISA

Dari pendapat para fuqaha, banyak yang menjelaskan bahwa makelar itu tidak dilarang karena tidak ada nash yang melarangnya. Namun, dalam pelaksanaan makelar perlu sesuai dengan  ketentuan – ketentuan yang berlaku. Dizaman sekarang ini, presepsi orang – orang tentang makelar itu sudah buruk, karena banyak sekali praktek – praktek makelar yang seharusnya membantu orang lain tapi justru membuat susah orang lain.

Untuk masalah bagi hasil, kebanyakan ulama membolehkan akad bagi hasil tanaman baik dalam muzara’ah dan musaqah secara terpisah maupun bersamaan, berdasarkan hadis Nabi Riwayat Al Bukhori, bahwa nabi pernah memperkerjakan penduduk kaibar untuk memelihara tanaman dengan perjanjian bagi hail sebanyak separo dari hasil tanaman atau buahnya. Dan praktek Nabi diikuti Sahabat Nabi.

Namun, abu Hanifah tidak membolehkan akad muzara’ah dan musqah, sedangkan Syafi’i membolehkan tetapi dengan syarat bersamaan dengan musaqah jadi tidak berdiri sendiri.

Dengan banyaknya pendapat yang membolehkan tentang akad bagi hasil maka jelas bahwa akad bagi hasil diperbolekan, ini sesuai dengan pendapat para jumhur ullama’. Asalkan selama akad itu kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan adnya kejelasan tentang pemabgian hasil.

  1. KESIMPULAN

Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung  resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut resiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.

Muzara’ah ialah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan atau fifty—fiifty untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.

Musaqah adalah Suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Ad-duwaisyi, Ahmad bin Abdurrazaq, Kumpulan Fatwa-fatwa Jual Beli, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2004,

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (analisa fiqih para fiqh), terj: Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani,2002.

Nazar Bakry, Problematika pelaksanaan fiqh islam, Jakarta:PT Grafindo Persada,1994.

Rahmat Syafe’i. Fiqh Muamalah, Bandung: CV Pustaka setia,2001.

Saifuddin Mujtaba Masailul Fiqhiyah, Jombang: Rousyan Fiqr, 2007.

http://ihtsiqgf.blogspot.com/2010/06/makalah-musaqah-semester-3.html


[1] Nazar Bakry, Problematika pelaksanaan fiqh islam, (Jakarta:PT Grafindo Persada,1994) hlm. 63

[2] Masjfur Zuhdi, Masail Fiqhiyah,(Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1987), hlm. 128

[3] Ibid, hlm. 128

[4] Saifuddin Mujtaba Masailul Fiqhiyah, (Jombang: Rousyan Fiqr, 2007), hlm. 240

[5] Ahmad bin Abdurrazaq Ad-duwaisyi, Kumpulan Fatwa-fatwa Jual Beli, (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2004), hlm. 124

[6] Ibid, hlm. 64

[7] Rahmat Syafe’i. Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka setia,2001), hlm 205

[8]  Rahmat Syafe’i.Op., Cit, hlm. 212

[9] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (analisa fiqih para fiqh), terj: Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani,2002), hlm. 126

[10] Ibid, hlm. 127

[11] Rahmat Syafe’i.Op., Cit, hlm.214

[12] Ibid, hlm. 214-215

One response »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s