SITUASI SOSIAL POLITIK KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA MASA PENJAJAHAN BELANDA

Standar

SITUASI SOSIAL POLITIK KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA MASA PENJAJAHAN BELANDA

MAKALAH

Disusun Guna Memenuhi Tugas

Mata Kuliah: Sejarah Peradaban Islam II

Dosen Pengampu: DR. Muslih MZ, MA.

 

 

 

Disusun oleh:

Amri Khan                                                (103111109)

Ani Mutmainnah                                      (103111108)

Durotun Nasihah                                      (103111110)

Elly Lutfiyah                                             (103111111)

Himatul Aliyah                                          (103111112)

 

FAKULTAS TARBIYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2011

 

 

SITUASI SOSIAL POLITIK KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA MASA PENJAJAHAN BELANDA

 

  1. I.          PENDAHULUAN

Islamisasi di Indonesia melalui berbagai jalur, baik dari jalur perdagangan maupun dari perkawinan. Dan masuknya Islam di Indonesia terjadi sebelum orang-orang Barat mencari rempah-rempah di Indonesia sekitar abad ke-13 M, dimana masyarakat muslim sudah berada di Samudra Pasai, Perlak dan Palembang di Sumatra. Sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam itu, perkembangan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase, dari singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, adanya komunitas Islam dari beberapa daerah kepulauan Indonesia, sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.

Sebelum datangnya bangsa-bangsa Barat kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia berbeda, ada yang mengalami perluasan daerah kekuasaan seperti Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai ke-10 M., dan ada pula yang kekuasaannya mengalami kegoncangan, seperti Kerajaaan Majapahit. Situasi itu dapat berlangsung lama sampai abad ke-15. Di samping itu juga setelah datangnya Belanda ke Indonesia sekitar abad ke-15, situasi dan kondisi kerajaan-kerajaannya juga berbeda, bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik tetapi juga proses Islamisasi.

  1. II.          RUMUSAN MASALAH
  2. Bagaimana Situasi dan Kondisi Kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda Datang?
  3. Bagaimana Latar Belakang Kedatangan VOC, Hindia-Belanda?
  4. Bagaimana Penetrasi Politik dan Politik Islam Hindia-Belanda?
  5. Bagaimanakah Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Penjajahan Belanda?
  1. III.          PEMBAHASAN
  2. 1.    Situasi dan Kondisi Kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda Datang

Menjelang kedatangan Belanda di Indonesia pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 keadaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan keadaan tersebut bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik, tetapi juga dalam proses pengembangan Islam di kerajaan-kerajaan tersebut. Misalnya di Sumatra, penduduk sudah memeluk Islam sekitar tiga abad, sementara di Maluku dan Sulawesi penyebaran agama Islam baru saja berlangsung.

Di Sumatera, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, percaturan politik di kawasan Selat Malaka merupakan perjuangan segitiga: Aceh, Portugis, dan Johor yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Malaka Islam.[1]

Pada abad ke-16, tampaknya Aceh menjadi lebih dominan, terutama karena para pedang Muslim menghindar dari Malaka dan memilih Aceh sebagai pelabuhan transit. Aceh berusaha menarik perdagangan internasional dan antar kepulauan nusantara. Bahkan, ia mencoba menguasai pelabuhan-pelabuhan pengekspor lada, yang ketika itu sedang banyak permintaan. Kemenangan Aceh atas Johor, membuat kerajaan terakhir ini pada tahun 1564 M menjadi daerah vasal dari Aceh.[2]

Kemajuan Aceh dilanjutkan oleh menantu Iskandar Muda, Iskandar Tsani (Iskandar II). Menantunya yang liberal ini dapat mengembangkan Aceh dalam beberapa tahun kedepan. Dengan lembut dan adil, Iskandar Tsani mendorong perkembangan agama dan melarang pengadilan dengan penyiksaan fisik. Pada masa ini, pengetahuan keagamaan juga maju pesat. Namun, kematian Iskandar Tsani yang dini, diikuti oleh masa-masa bencana tatkala beberapa sultan perempuan menduduki singgahsana pada 1641-1699 M, menjadikan Aceh lemah. Banyak wilayah taklukannya yang lemah dan kesultanan pun terpecah-pecah.[3]

Dan kemudian kondisi negeri juga mulai mengalami penurunan disebabkan oleh banyaknya peperangan dan krisis ekonomi. Karena peperangan yang terus-menerus melawan Barat, yang menyebabkan penderitaan yang sangat berat bagi Aceh. Akhirnya, negeri ini jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1322 H/ 1904 M.[4]

Di Jawa, pusat kerajaan Islam sudah pindah dari pesisir ke pedalaman, yaitu dari Demak ke Pajang kemudian ke Mataram. Berpindahnya pusat pemerintahan itu membawa pengaruh besar yang sangat menentukan perkembangan sejarah Islam di Jawa, diantaranya: (1) kekuasaan dan sistem politik didasarkan atas basis agraris, (2) peranan daerah pesisir dalam perdagangan dan pelayaran mundur, demikian juga peranan pedagang dan pelayar Jawa, dan (3) terjadinya pergeseran pusat-pusat perdagangan dalam abad ke-17 dengan segala akibatnya.[5]

Di Sulawesi, pada akhir abad ke-16, pelabuhan Makassar berkembang dengan pesat. Letaknya memang strategis. Faktor-faktor yang mempercepat perkembangan tersebut, pertama, pendudukan Malaka oleh Portugis mengakibatkan terjadinya migrasi pedagang Melayu, antara lain ke Makassar. Kedua, arus migrasi Melayu bertambah besar setelah Aceh mengadakan ekspedisi terus menerus ke Johor dan pelabuhan-pelabuhan ke Semenanjung Melayu. Ketiga, blokade Belanda terhadap Malaka dihindari oeh pedagang-pedagang, baik Indonesia maupun India, Asia Barat dan Asia Timur. Keempat, merosotnya pelabuhan Jawa Timur mengakibatkan fungsinya diambil oleh pelabuhan Makassar. Kelima, usaha Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku membuat Makassar mempunyai kedudukan sentral bagi perdagangan antara Malaka dan Maluku. Itu semua membuat pasar berbagai macam barang berkembang disana.

Sementara itu, Maluku, Banda, Seram, dan Ambon sebagai pangkal atau ujung perdagangan rempah-rempah menjadi sasaran pedagang Barat yang ingin menguasainya dengan politik monopolinya. Ternate dan Tidore dapat terus dan berhasil mengelakkan dominasi total dari Portugis dan Spanyol, namun ia mendapat ancaman dari Belanda yang datang ke sana.[6]

  1. 2.    Latar Belakang Kedatangan VOC, Hindia Belanda

Perkembangan dan pertumbuhan Islam di Indonesia menyebabkan berdirinya beberapa kerajaan Islam. Kemudian karena Indonesia kaya raya, maka datanglah bangsa-bangsa Barat, diantaranya Portugis di tahun 1512 M, kemudian disusul Spanyol pada tahun 1521 M, lalu Prancis pada tahun 1529 M, dan Belanda tahun 1596 M, baru Inggris datang kemudian.

Maksudnya semua hendak berniaga di samping mengembangkan kristen, sebagai alat menanamkan pengaruh dan kekuasaan, di samping itu juga untuk mengembangkan usaha perdagangan yaitu ingin mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. Namun olehnya mereka melakukan tekanan dan paksaan, sehingga Indonesia menjadi jajahan bangsa barat (Belanda) tiga setengah abad lamanya.[7]

Karena melihat hasil yang diperoleh perseroan Amsterdam, yang mengirim armada kapal dagangnya yang pertama ke Indonesia tahun 1595 M terdiri dari empat kapal, di bawah pimpinan Cornelis De Houtman. Menyusul kemudian angkatan kedua tahun 1598 M di bawah pimpinan Van Nede, Van Heemskerck, dan Van Warjick. Selain dari Amsterdam, juga datang beberapa kapal dari berbagai kota di Belanda. Angkatan ketiga berangkat tahun 1599 M dibawah pimpinan Van Der Hagen dan angkatan keempat tahun 1600 M dibawah pimpinan Van Neck. Sehingga banyak perseroan lain berdiri yang juga ingin berdagang dan berlayar ke Indonesia. Pada bulan Maret 1602 M, perseroan-perseroan ini bergabung dan disahkan oleh Staten-General Republik dengan satu piagam yang memberi hak khusus kepada perseroan gabungan tersebut untuk berdagang, berlayar dan memegang kekuasaan di kawasan antara Tanjung Harapan dan kepulauan Solomon, termasuk kepulauan Nusantara. Perseroan itu bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC).[8]

Melihat isi piagam tersebut, jelas bahwa VOC, disamping berdagang dan berlayar, juga diberi hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam rangka menunjang uasaha perdagangannya. Boleh jadi, hak politik itu diberikan karena hal yang sama juga berlaku bagi negara-negara Eropa lainnya, seperti Portugis yang datang ke kepulauan Indonesia hampir seabad sebelum Belanda. Sebelum itu, Belanda sudah berhasil mendirikan faktotai di Aceh (1601 M), Pathani (1601 M) dan Gresik (1602 M).

VOC yang berpusat di Amsterdam itu merumuskan langkah-langkah sebagai berikut:

1)      Kompeni Belanda itu boleh membuat/mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Hindia Timur atas nama kerajaan Belanda.

2)      Kompeni Belanda boleh membangun kota, benteng dan kubu-kubu pertahanan di tempat-tempat yang dipandang perlu.

3)      Kompeni Belanda boleh mengadakan serdadu sendiri, gubernur dan pegawai-pegawai sendiri, sehingga menjadi serupa pemerintah. [9]

Dalam pelayaran pertama, VOC sudah mencapai Banten dan Selat Bali. Pada pelayaran kedua, mereka sampai ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Dalam angkatan ketiga, mereka sudah terlibat perang melawan Portugis di Ambon, tetapi gagal, yang memaksa mereka mendirikan benteng tersendiri. Mereka kali ini sudah berhasil membuat kontrak dengan pribumi mengenai jual beli rempah-rempah. Dalam angkatan keempat, mereka berhasil membuka perdagangan dengan Banten dan Ternate, tetapi mereka gagal merebut  benteng Portugis  di Tidore.

Pada tahun 1798 M, VOC dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta golden. Sebelumnya pada tahun 1795 M izin operasinya dicabut. Kemunduran, kebangkrutan, dan dibubarkannya VOC disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pembukuan yang curang, pegawai yang tidak cakap dan korup, hutang besar, dan sistem monopoli serta sistem paksa dalam pengumpulan bahan-bahan/ hasil tanaman penduduk menimbulkan kemeresotan moril baik para penguasa maupun penduduk yang sangat menderita.

Dengan bubarnya VOC, pada pergantian abad ke-18 secara resmi Indonesia pindah ke tangan pemerintah Belanda. Pemerintahan Belanda ini berlangsung sampai tahun 1942 M dan hanya diinterupsi pemerintahan Inggris selama beberapa tahun pada 1811-1816 M. Sampai pada tahun 1811 M, pemerintahan Hindia Belanda tidak mengadakan perubahan yang berarti. Bahkan pada tahun 1816 M, Belanda malah memanfaatkan daerah jajahan untuk memberi keuntungan sebanyak-banyaknya kepada negeri induk, guna menanggulangi masalah ekonomi Belanda yang sedang mengalami kebangkrutan akibat perang. Pada tahun 1830 M, pemerintahan Hindia Belanda menjalankan sistem tanam paksa. Setelah terusan Suez dibuka dan industri di negeri Belanda sudah berkembang pemerintah menerapkan politik liberal di Indonesia.[10]

  1. 3.    Penetrasi Politik Belanda dan Politik Islam Hindia-Belanda

a)      Penetrasi Politik Belanda

Penetrasi Belanda dalam dunia politik seringkali  justru diundang oleh konflik-konflik internal suatu kerajaan atau konflik antar kerajaan di Indonesia. Yaitu di Sulawesi terdapat konflik dalam negeri antara Gowa-Tallo dengan Bone.  Sehingga VOC mampu memonopoli di Makasar maupun di Indonesia bagian timur. Selanjutnya penetrasi politik Belanda terjadi di Banjarmasin. Pada mulanya Belanda datang pada abad ke-17, dengan susah payah mendapat izin untuk berdagang disitu, namun diusir  beberapa kali. Akhirnya Belanda mendapat izin dari Sultan Tahlilillah. Perebutan kekuasaan oleh Pangeran Amir dan Pangeran Nata, yang mana dimenangkan Pangeran Nata dengan bantuan Belanda, membuat kekuasaan Belanda semakin besar dan kokoh. Dan akhirnya secara de facto, Belanda sudah menjadi penguasa politik di Banjarmasin.

Di samping itu juga Indonesia terjadi konflik intern, sehingga seperti bola dalam keranjang yang mudah dipermainkan oleh penjajah. Dan itu terjadi karena politik pecah belah penjajah itu. Ini semua mempengaruhi ajaran agama Islam menjadi mundur, kerajaan-kerajaan Islam dari hari ke hari menjadi kecil dan lemah.[11]

Penetrasi VOC ke Minangkabau dijalankan dengan menggunakan berbagai strategi sejak tahun 1663 M. Panglima Aceh yang berkedudukan di Minangkabau dan raja Minangkabau diberi kredit dalam transaksinya. VOC menuntut jabatan wali negara ditempatkan di sana dan secara de facto berarti kekuasaan ada di tangan VOC. Setelah itu, dengan cepat mengadakan kontrak dengan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Minangkabau. Akibatnya, hubungan baik antara Minangkabau dan Aceh terputus.[12]

b)      Politik Islam Hindia-Belanda

Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa mayoritas penduduk yang dijajahnya adalah beragama Islam. Sebelum kedatangan Snouck  Hurgronje, politik pemerintahan Belanda terhadap Islam didasarkan pada perasaan takut dan sikap tidak mau mencampuri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka secara tepat mengenai agama Islam. Pada umumnya, mereka takut kepada ungkapan-ungkapan apa yang disebut dengan fanatisme Islam sehingga mereka berusaha menekan dan mencegah dengan cara menjauhkan diri dari urusan-urusan mengenai Islam.

Kedatangan Snouck Hurgronje, seorang yang sangat ahli tentang Islam. Snouck sendiri membuat sebuah teori yang disebut dengan “Islam politiek” dengan dalih “asosiasi”. Snouck H bukan saja bertindak sebagai seorang ilmuwan, tetapi juga selaku ilmuwan yang mengabdikan ilmunya untuk kepentingan politik kolonialisme Belanda di Indonesia. Salah satu pengabdiannya yang terpenting adalah membebaskan orang Indonesia dari Islam.[13]

Asosiasi lebih memperlihatkan corak kolonial. Ia mengandung maksud bagaimana mengikat negeri jajahan dengan negeri penjajah. Dalam hubungan ini kebudayaan dianggap sebagai sarana yang sangat efektif, manfaat kebudayaan negeri penjajah akan terbuka untuk dipergunakan oleh negeri yang dijajah tanpa mengabaikan kebudayaan negeri yang dijajah ini.[14]

Dengan politik itu Snouck membagi masalah Islam dalam tiga kategori, yaitu:

1)      Bidang Agama Murni atau Ibadah

Terhadap bidang agama murni pemerintah kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda.

2)      Bidang sosial kemasyarakatan

Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku sehingga pada waktu itu dicetuskanlah teori untuk membatasi keberlakuan hukum Islam, yakni teori reseptie yang maksudnya hukum Islam baru bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Oleh karena itu, terjadi kemandekan hukum Islam.

3)      Bidang politik

Pemerintah melarang orang Islam membahas hukum Islam baik dari al-Qur’an maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan  atau ketatanegaraan.[15]

  1. 4.    Perlawanan Rakyat terhadap Penjajahan Belanda

Penjajahan Belanda terhadap Bangsa Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Rakyat dan Bangsa Indonesia pada umumnya. Mereka mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda karena Bangsa Indonesia merasa dijajah dan diperlakukan semena-mena oleh Belanda. Perlawanan tersebut tidak hanya bermotif politik kebangsaan, melainkan juga karena motif agama. Penjajah Belanda di samping ingin menguasai Indonesia, juga menyebarkan agama mereka, yaitu Kristenisasi terhadap penduduk pribumi. Akibatnya rakyat dan Bangsa Indonesia dihampir semua wilayah mengadakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

Di samping itu perlawanan-perlawanan rakyat terhadap penjajahan juga berlangsung terus-menerus di satu wilayah dan wilayah yang lainnya.[16] Perlawanan-perlawanan itu antara lain sebagai berikut:

1)      Perang Padri di Minangkabau

Perang melawan kolonialisme di daerah Minangkabau bermula dari pertentangan antara dua pihak dalam masyarakat, dan sering dinamakan gerakan Padri yang di mulai pada awal abad ke-19. Tujuannya adalah untuk memurnikan ajaran agama Islam, membasmi adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Nabi.

Perkembangan yang kenudian tampak di Minangkabau adalah timbulnya kebiasaan-kebiasaan buruk yaitu menyabung ayam, berjudi dan minum-minuman keras. Kebiasaan ini makin meluas dan mempengaruhi kelompok pemudanya.

Menghadapi keadaan ini kaum Ulama/padri mulai mengadakan reaksi, sehingga gerakannya dikenal dengan gerakan Padri. Kaum Padri ini memperbaiki keadaan masyarakat dengan cara mengembalikan pada ajaran Islam yang murni, sejak itu timbul bibit-bibit pertentangan antara kaum Padri dan kaum Adat.[17]

Pusat kekuasaan Minangkabau adalah Pagaruyung, tetapi raja hanya berfungsi sebagai lambang. Kekuasaan sesungguhnya berada di tangan penghulu adat. Walaupun Islam sudah masuk sejak abad ke-16, tetapi proses sinkretisme berlangsung lama. Pemurnian Islam di mulai oleh Tuanku Koto Tuo dengan pendekatan damai tetapi, pendekatan itu tidak di terima oleh murid-muridnya yang lebih radikal, terutama Tuanku Nan Renceh, seorang yang amat berpengaruh dan memiliki banyak murid di daerah Luhak Agam.[18]

Pada akhir abad ke-18, seorang ulama’dari kampung Kuta Tuo yaitu Tuanku Koto Tuo mulai mengajarkan pembaharuan-pembaharuan. Beliau mengajarkan bahwa masyarakat sudah terlalu jauh menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Kemudian ditunjukkannya bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi.

Sementara itu, pada tahun 1803 telah kembali ke Makkah tiga orang haji, yakni Haji Miskin dan Pandai Sikat, Haji Sumanik, dan Delapan Kota, dan Haji Piabang dari Tanah Datar. Ketiga ulama’ ini menyaksikan secara langsung bagaimana kaum Wahabbi di Makkah meluruskan agama dan membasmi bid’ah, sehingga mereka ingin meluruskan pula agama di negerinya Minangkabau.

Di antara kedudukan kaum padri yang kuat adalah Bonjol. Di sini didirikan benteng yang cukup besar, di dalamnya terdapat sebuah masjid, 40 rumah dan 3 gubug kecil.

Ketika Datuk Bandoro meninggal karena terkena racun. Ia digantikan oleh Muhammad Syahab atau Pelo (Pendito) Syarif yang kenudian dengan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang lahir pada tahun 1774 adalah anak dari Tuanku Rajanuddin dari kampung  Padang Bubus, Tanjung Bungo, daerah lembah Alahan Panjang.

Perang saudara ini meluas terus dan kemudian mengalami perkembangan baru setelah kekuasaan asing mulai campur tangan. Kemudian kaum adat ini minta bantuan kepada Belanda.

Pada tanggal 10 februari 1821, Residen Do Puy beserta Tuanku Suruaso (pemerintah dari Belanda) dan 14 penghulu yang mewakili Minangkabau mengadakan perjanjian. Dengan dasar perjanjian ini maka beberapa daerah di Minangkabau diduduki Belanda. Langkah Belanda tidak semata-mata ditujukan untuk melawan kaum Padri akan tetapi lebih banyak ditujukan untuk menanamkan kekuasaannya. Pada tanggal 18 Februari 1821, Belanda menduduki Simawang dengan membawa dua meriam dan 100 orang tentara. Sejak itu dimulailah perang padri melawan Belanda. Peranan kaum adat sebagai musuh utama kaum padri digantikan oleh Belanda. Kaum padri menghadap Belanda yang mempunyai sistem persenjataan yang modern serta personel yang terlatih.

Peperangan ini dapat dibagi dalam tiga masa. Masa pertama berlangsung antara 1821-1825, ditandai dengan meluasnya perlawanan rakyat ke seluruh daerah Minangkabau. Masa kedua antara tahun 1825-1830, ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan gerakan kaum padri yang mulai melemah. Ketika itu pihak Belanda sedang memusatkan perhatiannya pada perang Diponegoro di Jawa. Masa ketiga antara tahun 1830-1838, ditandai dengan perlawanan padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran. Kemudian diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin padri.

Kaum Padri mulai bergerak menyerang pos-pos Belanda dan melakukan pencegatan terhadap pasukan patroli mereka. Pos Belanda di Semarang menjadi sasaran penyerangan kaum Padri dalam bulan September 1821 M.[19]

Baru pada akhir tahun 1834 Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang Bonjol. Setelah jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah pantai dikuasai oleh Belanda.  Pada akhir september 1834 pasukan Belanda menyiapkan pasukan besar untuk mulai menyerang Bonjol. Pada tanggal 11 Mei 1835 Benteng Padri di sebuah bukit dekat Bonjol juga telah diduduki pasukan Belanda.

Pada tanggal 10 Agustus 1837 Tuanku Imam Bonjol menyatakan bersedia lagi untuk mengadakan perundingan perdamaian. Tetapi perundingan perdamaian itu gagal. Sehingga menyebabkan timbulnya lagi pertempuran pada tanggal 12 Agustus 1837.

Dalam pertempuran bulan Oktober 1837 pengepungan dilakukan oleh pasukan-pasukan Belanda di luar Benteng Bonjol. Tembak-menembak terjadi antara pasukan Belanda di luar benteng dan pasukan padri di dalam benteng. Akhirnya benteng Bonjol yang dipatahkan oleh kaum padri dengan sekuat tenaga dapat dimasuki oleh pasukan Belanda. Penyerahan Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya terjadi pada tanggal 25 Oktober 1837 dan merupakan pukulan berat bagi penawanan kaum padri pada umumnya. Kaum padri terpaksa meninggalkan Bonjol untuk meneruskan perang di hutan-hutan.

Tuanku Imam Bonjol kemudian di buang ke Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 19 Januari 1839 dibuang ke Ambon pada tahun 1841 dipindahkan ke Menado, dan meninggal disana pada tanggal 6 Nopember 1864.[20]

2)      Perang Diponegoro

Perang melawan penjajahan di Jawa Tengah dan Timur yang berlangsung antara tahun 1825 sampai dengan 1830, disebut juga perang Diponegoro atau Perang Jawa, karena meletus di hampir seluruh daerah di Jawa. Perjuangan ini ditujukan pada kekuasaan asing, yaitu penguasa Hindia Belanda yang selalu ikut campur dalam urusan pemerintahan Yogyakarta. Yang menjadi pemimpin peperangan ini adalah Putra Sultan Hamengku Buwono III dari selirnya yang bernama Pangeran Diponegoro.

Makin meluasnya pengaruh Belanda dalam urusan tata pemerintahan Mataram, sebenarnya tidak terlepas dari faktor intern dalam negara Mataram sendiri, yaitu adanya gejala pertentangan antar  bangsawan. Kericuhan istana, perebutan tahta, perang antara bangsawan merupakan gejala kronis dalam sejarah negara Mataram sampai abad ke-18.

Sementara itu, gejala baru yang timbul sebagai akibat hubungan dengan kekuasaan itu, ialah makin meluasnya peredaran minuman keras baik dikalangan bangsawan maupun rakyat umum. Gejala umum ini oleh golongan agama dalam istana dianggap membahayakan kehidupan agama Islam. Golongan bangsawan yang taat menjalankan syariat agama, diantaranya termasuk Pangeran Diponegoro, menyaksikan gejala tersebut dengan kekhawatiran.

Kekecewaan terhadap pemerintah kerajaan, yang dalam bidang politik banyak banyak dipengaruhi oleh Belanda, adalah sebab utama mengapa Diponegoro lebih banyak tinggal di Tegalrejo dari pada di istana. Di tempat ini ia lebih memusatkan perhatian pada soal-soal agama, pengetahuan tentang adat, sejarah maupun hal-hal yang mengenai kerokhanian[21].

Pangeran Diponegoro menggariskan maksud dan tujuan perlawanan terhadap Belanda, para pejabat dan agen Belanda; pertama, untuk mencapai cita-cita luhur mendirikan masyarakat yang bersendikan agama Islam. Kedua,  mengembalikan keluhuran adat jawa, yang bersih dari pengaruh barat. Tekat yang luhur itu memantapkan hati para pengikutnya untuk memulai peperangan besar melawan Belanda.

Pada tahun 1826, jalan perang menunjukkan pasang surut. Banyak korban berguguran di pihak Belanda. Tahun 1827, Belanda memperkuat diri dengan melakukan benteng stelsel untuk mempersempit gerak tentara Pangeran Diponegara. Belanda juga mengerahkan bantuan dari negeri Belanda sekitar 3000 orang.

Pada waktu merayakan idul fitri 28 maret 1830, Pangeran Diponegoro diundang ke rumah Residen untuk melanjutkan perundingan. Dalam perundingan tersebut Pangeran Diponegoro menuntut agar diberi kebebasan untuk mendirikan negara yang merdeka yang bersendikan Islam. Akhirnya Ia ditawan karena tetap mempertahankan tuntutannya, kemudian di buang ke Manado pada 3 mei 1830. Pada tahun 1834 Ia dipindahkan ke Ujung Pandang, Makassar. Di pengasingan terakhir inilah ia meninggal dunia pada tanggal 8 januari 1855 dalam usia kurang lebih 70 tahun. [22] Walaupun perang besar ini berakhir dengan kekalahan, tetapi peran politik ulama’ telah menjadi pelajaran politik umat islam indonesia. Penggalangan atas nama Islam telah memupuk cinta tanah air dan anti kolonial. Nilai “perang sabil” yang dicanangkan oleh para ulama’ selalu menjadi  landasan yang kuat dalam ketahanan umat untuk mengusir dan melawan kolonial.[23]

3)      Perang Banjarmasin

Perlawanan yang terjadi di Kalimantan Selatan, di wilayah Kerajaan Banjar berlangsung hampir setengah abad lamanya. Perang Banjar berlangsung antara tahun 1854-1864 M, berawal dari ketidaksenangan rakyat Banjar terhadap tindakan campur tangan pemerintah kolonial dalam urusan intern kerajaan. Ketidaksenangan itu memuncak saat pemerintah mengakui Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Sultan baru itu tidak disenangi rakyat.[24] Di kalangan  rakyat terpendam rasa tidak senang karena persoalan pajak. Selain pajak, rakyat juga dikenakan kerja-wajib untuk kepentingan golongan yang berkuasa. Ketidaksenangan itu juga disebabkan karena Pangeran Tamjidillah adalah anak Sultan Muda dengan Nyai Aminah. Ia amat dibenci baik oleh golongan kraton maupun rakyat. Kebiasaan mabuk menyebabkan ia dimusuhi oleh golongan agama.[25] Dan juga menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat dan para pembesar lainnya. Akibatnya timbul kericuhan di dalam wilayah Kerajaan Banjarmasin. Melihat kericuhan yang terjadi, Belanda kembali memasuki persoalan politik untuk mengambil keuntungan yang lebih besar. Colonel Andresen sengaja didatangkan dari Batavia (Jakarta) untuk meneliti persoalan dari dekat. Andresen berkesimpulan bahwa Pangeran Tamjid adalah sumber kericuhan tersebut. Ia kemudian diturunkan dari tahta dan kekuasaannya diambil alih oleh Belanda.[26]

Pengambilalihan kekuasaan itu mengalihkan penentangan rakyat yang semua diarahkan kepada sultan Tamjidillah, kini ditunjukan kepada pemerintahan kolonial Belanda. Ketika itulah perang Banjarmasin dianggap dimulai. Perlawanan rakyat terhadap Belanda berkobar di daerah-daerah yang di pimpin oleh Pangeran Antasari yang berhasil menghimpun pasukan sebanyak 3600 orangyang menyerbu pos-pos Belanda. Ia di dukung oleh pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Pangeran Hidayat sendiri berbelot kepada Pangeran Antasari untuk bersama-sama berperang melawan Belanda.

Dalam pertempuran tersebut banyak pasukan Belanda yang tewas. Gerakan cepat yang dilakukan Antasari sangat menyulitkan pasukan Belanda. Namun akhirnya beberapa pembesar kerajaan yang melawan Belanda satu demi satu dapat dikalahkan atau menyerah. Pangeran Hidayat sendiri tertangkap dan di buang ke Jawa.

Sebelas hari setelah pembuangan Pangeran Hidayat, pada tanggal 14 Maret 1862, Pangeran Antasari memproklamasikan suatu pemerintahan kerajaan Banjarmasin yang bebas dan merdeka, pengganti kerajaan Banjatmasin yang dirampas Belanda. Ketika itu diumumkan pengangkatan raja baru yaitu Pangeran Antasari sendiri, dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Ibu kota sementara di tetapkan di Teweh, yang ketika itu merupakan markas besar perjuangan melawan Belanda.

Akan tetapi, tujuh bulan setelah proklamasi Pangeran Antasari jatuh sakit dan pada tanggal 11 oktober 1862, ia wafat di Hulu Teweh. Kemudian ia di gantikan oleh anaknya, Pangeran Muhammad Seman. Perlawanan terus berlangsung sampai tahun 1905, ketika raja ini terbunuh sebagai syahid dalam medan pertempuran.[27]

4)      Perang Aceh

Perang Aceh berlangsung selama 31 tahun, antara tahun 1837-1904. Belanda memang membutuhkan waktu lama untuk memadamkan perang itu, mengingat perang ini melibatkan seluruh rakyat Aceh.

Diantara perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia dalam abad ke-19, perlawanan di Aceh termasuk yang paling berat dan terlama bagi Belanda.

Pada tanggal 17 maret 1824, sebuah persetujuan antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya di tandatangani. Isinya antara lain, bahwa setelah memperoleh kembali jajahan yang selama perang direbut oleh Inggris, Belanda tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan negara Aceh. Aceh tetap merdeka dan bebas menjalankan politik dalam berkembang. Tampaknya jaminan untuk mempertahankan kemerdekaan Aceh hanyalah bersifat politik saja.[28] Dorongan untuk menguasai Aceh semakin kuat sejak di bukanya Terusan Suez. Satelah Terusan Suez di buka pelabuhan Aceh menjadi sangat strategis karena berada dalam urat nadi pelayaran internasional. Sementara itu, imperialisme dan kapitalisme memuncak dan negara-negara barat berlomba-lomba mencari daerah jajahan baru  [29]

Pada tanggal 30 Maret 1857 ditandatanganilah kontrak antara Aceh dan Hindia Belanda. Dicantum di dalamnya kebebasan perdagangan dan larangan  perdagangan budak dan perampokan.

Pada tanggal 2 November 1871, Inggris dan Belanda bersepakat menandatangani Traktat Sumatra. Berdasarkan perjanjian tersebut pihak Belanda diberi kebebasan memperluas daerah kekuasaannya di Aceh. Sedang Inggris mendapat kebebasan berdagang di daerah Siak.

Traktat itu memberi keluasaan kepada Belanda untuk meneruskan agresinya. Diplomasi Aceh untuk melawannya, antara lain lewat hubungan dengan wakil Itali dan Amerika serikat, tidak berhasil. Setelah ultimatum tidak ditanggapi, pemakluman terhadap Aceh dinyatakan pada tanggal 26 Maret 1873.[30]

Itulah awal perang Aceh yang menurut waktu dan ruang tidak ada taranya dalam sejarah perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Perang ini disebut juga perang rakyat, karena seluruh rakyat Aceh terlibat secara aktif melawan kolonial. Pejuang aceh dipersenjatai oleh ideologi perang sabil sepanjang berlangsungnya perang yang jelas mempersulit belanda.

Pada tanggal 5 April 1873, tentara Belanda mendarat dengan kekuatan sekitar 3000 personil. Dalam serangan pertama itu, masjid diserang dan dapat diduduki  tentara Belanda, tetapi segera direbut kembali oleh pasukan Aceh. Karena kuatnya tentara Aceh, pasukan Belanda ditarik untuk menunggu bala bantuan di Batavia. Bulan November tahun itu juga, Belanda mengirikm ekspedisi kedua dengan kekuatan sekitar 13.000 prajurit. Kali ini dengan mudah Belanda menduduki masjid dan keraton,  karena sultan dan penghuninya sudah mengungsi. Jatuhnya keraton tidak melunturkan semangat juang rakyat Aceh.

Tidak lama setelah itu, pada 1874, Sultan meninggal dunia karena penyakit kolera dan para pengikutnya mengungsi lebih jauh lagi. Belanda berusaha mengadakan perundingan, tetapi tidak ditanggapi oleh pihak Aceh. Belanda kemudian memakai strategi menunggu dan menjalankan sistem pasifikasi. Dengan sistem ini, Belanda berusaha menguasai dan mengamankan lembah Sungai Aceh dan Aceh besar. Mereka mendirikan benteng-benteng sebagai pos untuk mengawasi daerah sekitarnya.

Pos-pos pengawasan itu terus-menerus mendapat serangan dari tentara Aceh yang mulai terorganisasi. Di samping itu, di sekitar pos-pos tersebut berjangkit penyakit kolera. Akhirnya hubungan antarpos tersebut dapat ditembus dan diputus oleh tentara Aceh pada tahun 1877. Setelah itu, belanda melakukan ofensif dengan mengirim ekspedisi ke Mukim XXII, tempat Panglima Polim memimpin perlawanan. Panglima Polim terpaksa mengungsi dan daerah- daerah sekitar Aceh Besar jatuh ketangan Belanda.

Gerakan pelawanan masih terus berlangsung, walaupun pengganti sultan belum ditunjuk dan keraton telah diduduki Belanda. Perlawanan masih perpusat di daerah sultan, karena putra mahkota, Muhammad Daud, tetap berperan sebagai  pusat dan pemimpin perang. Dia baru dinobatkan sebagai sultan pada tahun 1884.[31]

Dalam tahun itu juga Belanda mulai melaksanakan sistem konsentrasinya. Kotaraja sebagai pusatnya, dikelilingi benteng-benteng yang terletak dalam setengah lingkaran serta berjarak 5-6 km dari kota itu. Dibuat jalan untuk saling berhubungan, kemudian benteng-benteng itu dihubungkan dengan term. Di bagian luar benteng, hutan dan semak belukar ditebang, sehingga ada tanah lapang selebar 1 km sebagai pengamanan terhadap penyelundupan pasukan Aceh. Selama pembangunan benteng-benteng itu banyak korban yang jatuh karena serbuan dari pihak Aceh. Strategi berdasarkan sistem konsentrasi ternyata memberi peluang luas kepada pejuang Aceh untuk menggalakkan perang gerilya, maka serangan dapat dilancarkan sampai ke dalam kotanya dimana  terjadi banyak pembunuhan.[32]

Perang Aceh yang sangat menguras perbendaharaan keuangan Belanda ini menjadi dilematis. Biaya perang yang banyak dikeluarkan memaksa pemerintah melakukan penghematan pada tahun 1884-1885. Namun, kebijakan ini menjadikan wilayah-wilayah pedalaman kembali dalam kekuasaan pihak gerilyawan Aceh. Belanda akhirnya menemukan cara pemecahan di dalam kebijakannya. Pemecahan ini diajukan oleh Dr.C.snouck Hugronje (1857-1936) dan Johannes Benedictus Van Heutsz (1851-1921).[33]

Pada tahun 1890, Gubernur Deykerhoff berusaha mendekati kaum bangsawan atau ulebalang. Dengan demikian, perlawanan kembali bergolak diseluruh Aceh besar. Belanda kembali melakukan ofensif yang memaksa pihak Aceh bersikap defensif. Setelah itu, Belanda melakukan pengejaran terhadap rombongan Sultan. Bahkan, untuk memancing agar Sultan mau menyerahkan diri, Belanda melakukan penyanderaan terhadap istri-istri dan putra sultan. Akhirnya,Sultan menyerah pada 3 januari 1903. Taktik yang sama juga dilakukan terhadap Panglima Polim, yang terpaksa menyerah pada 6 September 1903.

Meskipun Sultan tertawan dan Panglima Polim menyerah, peperangan terus berlangsung, sampai Belanda meninggalkan indonesia tahun 1942. Antara 1903-1930-an, di daerah Pidie Aceh tengah dan tenggara, namun di Aceh Barat dan Aceh timur masih sering muncul perlawanan sengit yang sebagian besar dipimpin oleh para Ulama’. Bahkan, tahun 1942, kelompok-kelompok kecil pejuang Aceh masih melakukan perlawanan.[34]

  1. IV.            KESIMPULAN
  2. Sebelum datangnya bangsa-bangsa Barat kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia berbeda, baik kemajuan politik, atau pun proses islamisasi.
  3. Perkembangan dan pertumbuhan Islam di Indonesia menyebabkan berdirinya beberapa kerajaan Islam. Kemudian karena Indonesia kaya raya, maka datanglah bangsa-bangsa barat, termasuk Belanda.
  4. Penetrasi Belanda dalam dunia politik seringkali  justru diundang oleh konflik-konflik internal suatu kerajaan atau konflik antar kerajaan di Indonesia. Kedatangan Snouck Hurgronje -seorang yang sangat ahli tentang Islam- membuat sebuah teori yang di sebut dengan “Islam politik” dengan dalih “asosiasi”.
  5. Penjajahan Belanda terhadap Bangsa Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Bangsa Indonesia pada umumnya. Mereka mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda karena merasa dijajah dan diperlakukan semena-mena. Perlawanan-perlawanan tersebut diantaranya: Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjar dan perang Aceh.
    1. V.            PENUTUP

Demikian makalah  ini kami buat, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun tetap diharapkan sebagai acuan dalam pembuatan makalah selanjutnya.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Al- Usairy, Ahmad,  2003, Sejarah Islam, cet. 1, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

Amin, Samsul Munir, 2009, Sejarah Peradaban Islam, cet. 1, Jakarta: Amzah.

Huda, Nur, 2007, Islam Nusantara : Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia, Cet. 1, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Kartodirdjo, Sartono, 1987, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, jilid 1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Noer, Deliar, 1985, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Cet. 3, Jakarta: LP3ES.

Notosusanto, Nugroho,  1984, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid 4, Jakarta: PN Balai Pustaka.

Susanto, Musyrifah , 2005, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syukur, Fatah, 2009, Sejarah Peradaban Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Thohir, Ajid, 2004, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yatim, Badri, 2008, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.


[1] Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 374-375

[2] Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 231

[3] Nur Huda, Islam Nusantara : Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia, cet.1, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 67

[4] Ahmad Al- Usairy, Sejarah Islam, cet. 1, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 449-450

[5] Badri Yatim, 2008, hlm. 232

[6] Badri Yatim, 2008, hlm. 233-234

[7] Fatah Syukur, Sejarah Peradaban Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 214

[8] Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, jilid 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1987), hlm. 70-71

[9] Samsul Munir Amin, 2009, hlm. 378

[10] Badri Yatim, 2008, hlm. 235-236

[11] Fatah Syukur, 2009, hlm. 216-217

[12] Samsul Munir Amin, 2009, hlm. 384

[13] Nur Huda, 2007, hlm. 99-100

[14] Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942,cet.3 (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm.182

[15] Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 298

[16] Samsul Munir Amin, 2009, hlm. 388-389

[17] Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid 4 (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 167-169

[18] Badri Yatim, 2008,hlm. 242

[19] Nugroho Notosusanto, 1984, hlm. 167-173

[20]Nugroho Notosusanto, 1984, hlm. 181-184

[21]Nugroho Notosusanto, 1984, hlm. 193

[22] Samsul Munir Amin, 2009, hlm. 393-395

[23] Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 30

[24] Samsul Munir Amin, 2009, hlm. 400

[25] Nugroho Notosusanto, 1984, hlm. 220-222

[26] Badri yatim, 2008, hlm. 248

[27] Samsul Munir Amin, 2009, hlm. 401

[28] Nugroho Notosusanto, 1984, hlm. 241

[29] Samsul Munir Amin, 2009, hlm. 395

[30] Sartono Kartodirdjo, 1987,hlm. 385-386

[31] Badri Yatim, 2008, hlm. 250-251

[32] Sartono Kartodirdjo, 1987,hlm. 388

[33] Nur Huda, 2007, hlm. 95

[34] Badri Yatim, 2008,hlm. 251-252

One response »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s